JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, menilai jika penyaluran bantuan sosial selalu rawan dikorupsi lantaran dikaitkan dengan bantuan kedaruratan. <br /> <br />"Ini kan darurat, tidak ada ukurannya. Nah itu yang membuat kenapa bantuan sosial selalu rawan sebenarnya," kata Hamid, Minggu (6/12/2020). <br /> <br />Hamid menyebutkan jika titik rawan dalam penyaluran ini adalah pada standarisasi barang yang dibeli. <br /> <br />"Katakanlah beras, katakanlah dianggarkan 9 ribu per liter. Tapi dia dapat kualitas beras KW 4, mungkin 6 ribu perak tapi dianggarkan 9 ribu. Begitu juga jenis barang lain. Jangan-jangan misalnya kalau kecap, ketika dibeli itu tinggal seminggu expired jadi mungkin harganya 50 ribu, tinggal seminggu expired, jangan-jangan harganya tinggal 11 ribu. Tapi dianggarkan 50 ribu," <br /> <br />Kondisi-kondisi ini, lanjut Hamid, menjadi peluang penyelewengan. <br /> <br />Untuk itu, Hamid menyarankan jika sebaikanya bantuan dikembalikan lagi dengan sistim BLT (Bantuan Tunai Langsung). <br /> <br />Dengan sistim BLT, justru akan menggerakkan ekonomi rakyat di daerah setempat. <br /> <br />"Karena dengan uang yang dia terima dari pemerintah, dari negara, dia belanjakan di tempat ia berada. Sehingga ekonomi di tempat tersebut bisa berputar," jelas Hamid. <br /> <br />Menteri Sosial Juliari Peter Batubara resmi menjadi tersangka korupsi <br /> <br />Artinya, sudah ada dua orang menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf yang terjerat KPK. <br /> <br />Benarkah sejak awal sudah ada indikasi bahwa pemberian bansos memang rawan korupsi? <br /> <br />Simak pembahasannya bersama Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, serta Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. <br /> <br />
