JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Satgas Penanganan covid-19 Wiku Adisasmito menyebut sejumlah tempat pemungutan suara pada Pilkada Serentak kemarin masih minim sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan. <br /> <br />TPS masih belum patuh menyediakan alat pencegahan penyebaran virus corona dan perlu dievaluasi. <br /> <br />Berdasarkan pemantauan Satgas covid-19, ketersediaan protokol kesehatan masih rendah di bawah 50%. <br /> <br />Wiku menyayangkan temuan ini dan mendesak perlu dievaluasi mengingat masih panjangnya proses rekapitulasi hingga pengumuman suara unggul pada Pilkada 2020. <br /> <br />Temuan rendahnya kepatuhan panitia Pilkada menjaga protokol kesehatan terjadi sehari setelah Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu menemukan masih ada anggota KPPS yang terkonfirmasi positif covid-19 hadir di TPS pada Pilkada 9 Desember 2020 kemarin. <br /> <br />Mereka tersebar di 1.172 tempat pemungutan suara di tanah air. <br /> <br />Angka ini diketahui setelah Bawaslu menerima laporan dari seratus ribu lebih pengawas TPS melalui sistem pengawas pemilu. <br /> <br />Sementara itu, Ketua Satgas covid-19 menyebut ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada karena masih ada Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan rendah. <br /> <br />Untuk itu, Ketua Tim Satgas Covid-19 meminta kerja sama Pemerintah Daerah dan Pusat serta komitmen tinggi agar Pilkada serentak di masa pandemi berjalan dengan aman sehingga tidak terjadi lonjakan kasus baru. <br /> <br />Proses penghitungan suara diimbau dapat berjalan dengan protokol kesehatan dan jika ada yang melanggar, Tim Satgas Covid-19 akan menegur Kepala Daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan Pilkada 2020. <br /> <br /> <br /> <br />
