JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan memperketat pembatasan sosial dan aktivitas demi mencegah lonjakan kasus covid-19 yang masif. <br /> <br />Pembatasan lebih ketat ini akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 Januari mendatang. <br /> <br />Lonjakan kasus covid-19 secara masif secara global terjadi di pekan ini memaksa sejumlah negara menutup total wilayahnya. <br /> <br />Sejumlah negara mewaspadai temuan varian baru corona yang disebut lebih menular. <br /> <br />Indonesia pun telah menutup akses bagi WNA hingga 14 Januari mendatang. <br /> <br />Selain itu, hari ini (06/01) Presiden Joko WIdodo meminta Kepala Daerah, jaga kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat. <br /> <br />Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyebut pembatasan sosial baru akan dimulai tanggal 11 hingga 25 Januari setelah para Gubernur mengeluarkan peraturan. <br /> <br />Lonjakan tinggi penularan varian baru virus corona, diungkap Chief of Mission Kedutaan Besar RI di Bangkok, Thailand. <br /> <br />Menurut Dicky Komar, sebelumnya Thailand mampu mengendalikan jumlah kasus hanya di angka 7 per hari selama pandemi. <br /> <br />Sementara itu, di tahap awal, 3 juta vaksin sinovac saat ini telah didistribusikan ke 32 Provinsi untuk persiapan vaksinasi bagi tenaga kesehatan. <br /> <br />Upaya perlu diupayakan Pemerintah secara komprehensif agar memutus mata rantai covid-19. <br /> <br />Mengapa PSBB ini perlu dilakukan dan apa bedanya dengan penerapan PSBB yang selama ini sudah berjalan. <br /> <br />Kita bahas bersama Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPC-PEN, Raden Pardede. <br /> <br />Dan ada anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. <br /> <br />
