KOMPAS.TV - Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan. <br /> <br />IPK Indonesia 2020 turun menjadi 37 dari skor 40 pada 2019. <br /> <br />Secara peringkat, posisi Indonesia juga melorot dari peringkat 85 menadi peringkat 102 dari 180 negara yang diukur IPK-nya. <br /> <br />Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko mengatakan,turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia disebabkan lemahnya penegakkan hukum dan maraknya korupsi politik. <br /> <br />Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengaku sudah memprediksi IPK Indonesia bakal turun. <br /> <br />Mahfud menyebutkan, salah satu penyebabnya adalah pengurangan hukuman yang diberikan Mahkamah Agung (MA) kepada para koruptor. <br /> <br />"Persepsi tentang korupsi itu tidak akan baik, karena justru di 2020 itu marak sekali korting hukuman pembebasan oleh Mahkamah Agung," ujar Menko Polhukam. <br /> <br />Mahfud menambahkan, pengurangan hukuman tersebut justru terjadi di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. <br /> <br />"Pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung untuk orang-orang yang divonis oleh pengadilan dibawahnya, bahkan di Mahkamah Agung sendiri pada tingkat kasasi, sebagai korupsi," ujar Mahfud. <br /> <br />Menurutnya, penurunan itu ada kaitannya dengan banyaknya peristiwa peradilan yang membebaskan,atau memotong masa hukuman koruptor. <br /> <br />Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menggap bencana seperti covid-19, membuka celah terjadinya korupsi. <br /> <br />Menurutnya, saat terjadi bencana,pemerintah kerap melonggarkan sejumlah aturan dalam pengadaan barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk korupsi. <br /> <br />Sementara Lembaga Pemantau Korupsi, ICW menilai turunnya IPK Indonesia salah satunya disebabkan kebijakan pemerintah dan DPR yang merevisi UU KPK. <br /> <br />Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus dipandang serius dan menjadi koreksi bagi kebijakan pemberantasan korupsi di tanah air. <br /> <br /> <br />
