JAKARTA, KOMPAS.TV Presiden Joko Widodo menilai PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang diimplementasikan pada 11 25 2021 Januari tidak efektif. <br /> <br />Hal ini ditegaskan Jokowi saat rapat terbatas yang dilaksanakan secara tertutup pada Jumat, 29 Januari 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat. <br /> <br />"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi covidnya tetap naik", ungkap Jokowi saat memimpin ratas di Istana Bogor (29/1). <br /> <br />Menurut Jokowi, esensi dari PPKM adalah membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, ia justru malah melihat sebaliknya. <br /> <br />"Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya. <br /> <br />Jokowi mengimbau seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk melibatkan ahli epidemiologi dalam mendesain peraturan yang ada. <br /> <br />"Saya ingin mengimbau, ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komperhensif", tambahnya. <br /> <br />Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama agar turut terlibat langsung dalam menerapkan sekaligus memberikan contoh pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat. <br /> <br />"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden. <br /> <br />
