KOMPAS.TV - Pejabat tinggi Uni Eropa menentang tindakan militer di Myanmar dan penahanan para pemimpin sipil. Pemulihan pemerintahan di Myanmar diharapkan segera terjadi. <br /> <br />Juru Bicara Komisi Eropa Nabila Massrali mengatakan bahwa aksi militer yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara. <br /> <br />Komisi Eropa menentang kudeta dan menyesalkan tindakan militer yang tidak sesuai dengan demokrasi serta tidak mendengarkan rakyat Myanmar. <br /> <br />Diplomat Uni Eropa juga meminta Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dibebaskan. <br /> <br />Sebelumnya, pihak militer menyebut akan mengambil kendali Myanmar selama satu tahun. Pengambilalihan disebut karena kegagalan pemerintah dan penipuan dalam pemilihan umum Myanmar pada November 2020 lalu. <br /> <br />Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar kamu semua tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Subscribe juga channel YouTube Kompas TV dan aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru langsung. <br /> <br />
