KOMPAS.TV - DPP Partai Demokrat menyatakan menghormati sikap Presiden Jokowi yang tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. <br /> <br />Surat yang dikirim ke Jokowi berisi permintaan klarifikasi keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam rencana kudeta kepimpinan Partai Demokrat. <br /> <br />Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya menyatakan meski surat tak dibalas, namun partainya meyakini Moeldoko aktif berencana ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. <br /> <br />"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Riefky dalam keterangan pers yang diterima Jumat (5/2/2021). <br /> <br />Selain itu, Teuku Rifki juga menyebutkan pihaknya tak pernah menuduh adanya pejabat setingkat menteri terkait dengan pengambilalihan atau kudeta partainya. Namun, dia menyatakan nama-nama tersebut berasal dari Moeldoko. <br /> <br />Riefky menegaskan, Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepenuhnya yakin bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat lainnya tidak mengetahui adanya rencana kudeta tersebut. <br /> <br />Hari Kamis (4/2/2021), Istana memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, terkait isu kudeta Partai Demokat. <br /> <br />Menteri Sekertaris Negara, Pratikno menyebut persoalan yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat merupakan urusan internal partai tersebut. <br /> <br />Menurutnya, Partai Demokrat sudah mengatur soal penyelesaian persoalan yang telah diadukan. <br /> <br /> <br />
