JAKARTA, KOMPAS.TV - Permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah, disambut dengan sindiran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI. <br /> <br />Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah, tanpa ditangkap polisi. <br /> <br />Wakil presiden ke 10 dan 12 ri, jusuf kalla menanggapi pernyataan presiden joko widodo, yang minta dikritik. JK mempertanyakan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. <br /> <br />Pernyataan JK disampaikan dalam acara Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera, Sabtu kemarin. <br /> <br />JK juga menilai, PKS sebagai partai oposisi punya kewajiban untuk mengkritik pemerintah, sebagai kontrol, agar setiap kebijakan pemerintah, selalu dalam koridor demokrasi. <br /> <br />Sindiran berupa pertanyaan oleh Yusuf Kalla, ditanggapi juru bicara Presiden Joko Widodo. <br /> <br />Lewat pernyataan di laman Instagramnya, Fadjroel meminta masyarakat membaca peraturan penyampaian pendapat, sebelum melontarkan kritik, agar tidak berujung fitnah dan penyebaran kabar bohong, terutama kritik yang dilontarkan lewat media sosial. <br /> <br />Selain Jubir Presiden, sebelumnya, Kepala Staf Presiden, Moeldoko menegaskan pemerintah tidak akan main tangkap, jika ada yang melaporkan kinerja mereka. <br /> <br />Kantor staf presiden membuka ruang laporan lewat lapor.go.id, jika ada yang ingin melaporkan pelayanan publik. <br /> <br />Tidak dapat dipungkiri, kritik kepada pemerintah memang diperlukan, sebagai bagian pelaksanaan demokrasi. <br /> <br /> <br />
