JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah memulai vaksinasi covid-19 tahap pertama dengan sasaran utama petugas kesehatan, kini pemerintah masuk ke tahap berikutnya. <br /> <br />Tahap kedua vaksinasi sudah dimulai 17 Februari lalu dengan 5 kelompok penerima terbanyak yaitu warga lansia, pendidik, pedagang pasar, pelayan publik, serta pegawai pemerintah. <br /> <br />Presiden Joko Widodo berharap, proses vaksinasi terus berlanjut sehingga jumlah masyarakat yang disuntik vaksin meningkat drastis setiap hari. <br /> <br />Pemerintah terus mengingatkan masyarakat, akan pentingnya vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh dari covid-19. <br /> <br />Namun belum seluruh warga yang memahaminya. <br /> <br />Di sejumlah pasar tradisional di jakarta misalnya, ada pedagang yang mau divaksin, namun ada pula yang masih menolak. <br /> <br />Terkait warga yang layak divaksin namun menolak, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengingatka ada sanksi denda dan penghentian pemberian bansos. <br /> <br />Sementara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito Menyebut, sanksi bagi penolak vaksin jadi opsi terakhir. <br /> <br />Pemerintah, lebih mengutamakan upaya persuasif untuk mengajak warga ikut vaksinasi. <br /> <br />Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam vaksinasi covid-19 sejauh ini?. <br /> <br />Efektifkah upaya pemberian sanski bagi penolaknya?. <br /> <br />Simak dialog berikut bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, Peneliti Litbang Kompas, Eren Masyukrilla. <br /> <br /> <br />
