JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak mengetahui detail soal pembelian lahan pembangunan rumah dp nol rupiah di Cipayung, Jakarta Timur yang proses pembeliannya kini tengah diperiksa KPK. <br /> <br />Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan dirinya ataupun Gubernur Dki, Anies Baswedan, menyerahkan persoalan pembelian lahan kepada BUMD, dan tidak mengurusi persoalan teknis. <br /> <br />Riza juga mengatakan bahwa tanah yang dibeli Pd Sarana Jaya, di antaranya untuk program dp nol rupiah. <br /> <br />Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki pengadaan lahan untuk pembangunan rumah dp nol rupiah, di Kawasan Munjul, Cipayung, karena diduga ada pengelembungan dana. <br /> <br />Setelah menemukan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di 4 titik di Jakarta, kemarin penyidik KPK memeriksa 6 orang saksi, baik itu dari Perumda Sarana Jaya, maupun saksi yang berperan sebagai broker tanah. <br /> <br />KPK terus menelusuri kasus ini dan sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rusun DP nol rupiah, yakni Direktur Utama Pd Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. <br /> <br />
