JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Komisi B, DPRD DKI Jakarta, dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk membahas pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang berujung pada kasus korupsi hari ini (15/3) ditunda. <br /> <br />Penundaan rapat dilakukan karena Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, tidak memiliki data yang cukup. <br /> <br />Dalam rapat, Komisi B ingin mendapat gambaran lengkap, soal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menjerat Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya. <br /> <br />Rapat ditunda hingga dua pekan. <br /> <br />Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pindana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan di 4 lokasi berbeda. <br /> <br />Setelah menemukan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di 4 titik di Jakarta, penyidik KPK memeriksa 6 orang saksi dari Perumda Sarana Jaya juga saksi yang berperan sebagai broker tanah. <br /> <br />Lokasi yang digeledah KPK yaitu Kantor Adonara Propertindo di Gandaria, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat dan 2 rumah kediaman pihak terkait dengan perkara ini, <br /> <br />Plt Juru Bicara KPK menyatakan dari proses penggeledahan yang dilakukan, penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen terkait perkara. <br /> <br />
