KARAWANG, KOMPAS.TV Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolby menyatakan kurang setuju dengan kebijakan impor beras tahun 2021 tersebut. <br /> <br />Menurutnya, data dari berbagai lembaga mengindikasikan impor beras tak perlu dilakukan. <br /> <br />"Alhamdulillah, dari semua data yang masuk BPS dll, hampir semua 100% mengindikasikan positif menolak importase beras", ungkap Harvick saat bertemu dengan petani di Karawang, Jawa Barat (25/3). <br /> <br />Ia menambahkan, sebelumnya sempat ada kesimpangsiuran data pemerintah terkait ketersediaan stok beras. <br /> <br />"Adapun kebijakan pemerintah masalah impor beras, memang awalnya karena ada kesimpangsiuran data", ungkapnya. <br /> <br />Harvick menegaskan, saat ini Kementerian Pertanian berada di pihak para petani. <br /> <br />Ia pun juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyebut, bahwa impor beras tak perlu dilakukan, jika stok beras dinilai mencukupi kebutuhan pangan nasional. <br /> <br />"Karena Presiden juga sudah menegaskan ke Kabulog, kami di kementerian Pertanian, kalau memang mencukupi dan tidak membahayakan untuk kebutuhan pangan nasional, silahkan tidak perlu dilakukan importas beras", pungkasnya. <br /> <br />Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tengah mendapat kritikan terkait impor beras tahun 2021. <br /> <br />Mendag menyebut, impor beras penting dilakukan untuk memenuhi stok beras di Bulog. <br /> <br />
