HAMBALANG, KOMPAS.TV - Selain upaya mendapat pengakuan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengurus hasil Kongres Luar Biasa Demokrat, masih melakukan upaya politik. <br /> <br />Yang terbaru, Kamis (25/03) kemarin pengurus Demokrat hasil kongres luar biasa menggelar pertemuan di kawasan proyek Pembinaan Olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. <br /> <br />Hambalang, jadi kejadian penting dalam sejarah Partai Demokrat. <br /> <br />Menurut Max Sopacua, pendiri Demokrat yang kini mendukung KLB Demokrat, kasus korupsi di proyek Hambalang, membuat elektabilitas Partai Demokrat turun drastis, karena sejumlah petinggi partai saat itu terjerat korupsi. <br /> <br />Termasuk Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng saat itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga . <br /> <br />Dan kini, kata Max, setelah 6 tahun, masih ada pihak terlibat kasus hambalang yang belum dihukum. <br /> <br />Ketua Dewan Kehormatan Demokrat KLB, Juru Bicara hasil KLB Demokrat, Muhammad Rahmad, menuding, Hambalang adalah pintu masuk Susilo Bambang Yudhoyono, mengganti Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum. <br /> <br />Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon, menilai tudingan pengurus demokrat hasil KLB tak disertai bukti. <br /> <br />Tak cuma Anas, elite petinggi Demokrat lain yang dihukum karena kasus Hambalang, adalah Andi Malarangeng, yang saat itu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. <br /> <br />Kasus Hambalang muncul saat bendahara Demokrat saat itu, Muhammad Nazarudin jadi tersangka kasus korupsi Wisma Atlet. <br /> <br />Nazar menyebut nama Anas, dan sejumlah petinggi partai Demokrat terlibat korupsi Hambalang. <br /> <br />Setelah bebas, Nazar bergabung dengan gerakan senior partai Demokrat yang dipecat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga menjadi Kongres Luar Biasa. <br /> <br />Kongres memilih kepala staf kepresidenan moeldoko sebagai ketua umum demokrat. <br /> <br /> <br />
