JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan pemerintah menolak kepengurusan KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko diapresiasi oleh sejumlah kader Partai Demokrat di daerah, salah satunya di Jaya Pura, Papua. <br /> <br />Dari video yang diunggah dalam akun Twitter @kabarpartaidemokrat, sejumlah kader partai Demokrat di Papua menggelar nonton bersama saat Kemenkumham menolak kepengurusan partai Demokrat kubu Moeldoko. <br /> <br />Pasca keputusan Kemenkumham, kader Partai Demokrat menyebut akan memperkuat konsolidari di daerah agar demokrat tetap solid. <br /> <br />Pemerintah menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa Partai Demokrat deli serdang yang digelar oleh kubu Moeldoko. <br /> <br />Keputusan pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut jika hasil pemeriksaan sejumlah kelengkapan dokumen fisik dari KLB partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko belum lengkap. <br /> <br />Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko hasil KLB dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen. <br /> <br />Sejumlah dokumen yang dinyatakan belum lengkap di antaranya terkait DPC, DPD, dan surat mandat. <br /> <br />Dalam konferensi pers yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD membantah adanya tudingan jika pemerintah lambat mengambil keputusan terkait konflik internal Partai Demokrat. <br /> <br />Mahfud menyebut jika konflik demokrat hanya dapat diputuskan melalui jalur hukum termasuk penyelesaian sejumlah administrasi kepartaian. <br /> <br />Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menegakkan hukum terkait kisruh Partai Demokrat. <br /> <br />AHY juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan KLB Partai Demokrat. <br /> <br />AHY juga mengapresiasi kader Demokrat yang tetap solid untuk mendukung Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya. <br /> <br />AHY juga menjadwalkan akan kembali berkunjung dan bertemu dengan sejumlah pengurus Partai Demokrat. <br /> <br />
