KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti adanya temuan data fiktif penerima bantuan sosial di tengah pandemi covid-19 yang dianggap rawan menjadi celah korupsi. <br /> <br />Menkeu meminta Kementerian lembaga terkait melakukan pengawasan ekstra ketat dalam penggunaan uang negara untuk penyaluran program bansos covid-19 yang rawan disalahgunakan. <br /> <br />Menkeu menyebut salah satunya dengan modus dugaan data fiktif dan duplikasi data penerima bansos. <br /> <br />Di tahun 2021, melalui APBN pemerintah menggelontorkan anggaran 110 triliun rupiah untuk program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi. <br /> <br />Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan setidaknya ada 16,7 juta penerima bansos tidak memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan. <br /> <br />Terkait hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini berjanji akan membuka data penerima bantuan sosial atau bansos pada pertengahan April ini kepada masyarakat. <br /> <br />Sehingga dapat dilakukan pengecekan langsung oleh masyarakat agar penyaluran bansos berjalan transparan. <br /> <br />Selain itu, Risma juga menyebut data penerima bansos pada Bulan Maret dan April 2021 ini, sudah sesuai dengan NIK berkat kerja sama pemerintah daerah dan Kemendagri. <br /> <br /> <br />
