JAKARTA, KOMPAS.TV - Meski larangan mudik telah dikeluarkan, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum menentukan kebijakan terkait penerapan Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM. <br /> <br />Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih terus berkordinasi dengan pemerintah pusat terkait mekanisme larangan mudik dan penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). <br /> <br />Aturan larangan mudik dan penerapan SIKM tidak bisa diatur perwilayah saja, namun harus terintegrasi secara nasional. <br /> <br />"Kebijakan mengenai pengaturan mudik (SIKM) itu akan terintegrasi karena tidak bisa diatur per wilayah saja, harus terintegrasi secara nasional," kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/4/2021). <br /> <br />Nantinya, lanjut Anies, setiap keputusan dari pemerintah pusat akan menjadi tolok ukur dari Pemprov DKI Jakarta untuk menentukan kebijakan SIKM. <br /> <br />Sementara itu untuk mengantisipasi mudik lebaran 2021, jajaran Polda Jawa Tengah akan melakukan penyekatan kendaraan di sejumlah jalur alternatif. <br /> <br />Menurut Kapolda Jateng, penyekatan di jalur tikus akan dilakukan 7 hari sebelum lebaran. <br /> <br />Jika ada warga yang kedapatan melakukan mudik maka petugas akan memutar balik kendaraan pemudik. <br /> <br />
