JAKARTA, KOMPAS.TV - Kualitas pemberantasan korupsi oleh KPK dinilai menurun dan semakin melemah. <br /> <br />Pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi disebut sebagai dampak dari undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019, hasil revisi kedua UU KPK. <br /> <br />Sedikitnya 51 guru besar dari berbagai perguruan tinggi menyurati hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU KPK. <br /> <br />Baru-baru ini publik dikejutkan terbongkarnya sejumlah kasus di internal KPK seperti pencurian barang bukti berupa emas batangan. <br /> <br />Lalu ada pula kasus suap dari tersangka korupsi kepada penyidik KPK yang juga sudah ditahan. <br /> <br />Sebelumnya anggota Komisi III DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut penguatan dewan pengawas KPK lewat revisi ketiga masih dibutuhkan. <br /> <br />Arsul sani menyoroti fungsi dewan pengawas KPK yang sebaiknya memiliki unit intelijen. <br /> <br />Proses pengesahan revisi UU KPK yang singkat di DPR tahun 2019 lalu membuat publik menilai pelemahan KPK semakin luas. <br /> <br />Uji materi undang-undang KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi pun terus bergulir sejak saat itu. <br /> <br />Dukungan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi terhadap uji materi undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu penanda bahwa ada yang dianggap salah dengan undang undang KPK ini. <br /> <br />Benarkah uji materi di MK akan kembali memberi harapan terhadap penguatan lembaga anti rasuah? <br /> <br />Simak dialognya bersama Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azzyumardi Azra, dan anggota Komisi III DPR fraksi P3, Arsul Sani. <br /> <br />
