BENGKULU, KOMPAS.TV - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menilai sanksi dari sekolah, terhadap siswi yang menghina Palestina di media sosial tiktok, bukan solusi tepat. <br /> <br />Menurut rohidin, peran guru seharusnya dimaksimalkan, untuk menanggulangi, sekaligus mencegah, kasus serupa. <br /> <br />Gubernur meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, menjamin hak belajar siswi SMA yang dikeluarkan tersebut. <br /> <br />Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan tidak akan tebang pilih untuk memblokir konten di media sosial yang berisi ujaran kebencian. <br /> <br />Termasuk soal konflik antara Israel, dan Palestina. <br /> <br />Masyarakat pun diminta untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. <br /> <br />Saat ini, bersama Kemenko Polhukam, dan Kemenkumham, Kemenkominfo tengah menyusun pedoman acuan penegakan hukum di ranah digital. <br /> <br />Sebelumnya, kasus penghinaan terhadap palestina di aplikasi tiktok, terjadi di Bengkulu Tengah, Bengkulu. <br /> <br />Pelaku, yang merupakan siswi SMA, sempat dipanggil polisi, untuk dimintai klarifikasi. <br /> <br />Dari hasil pertemuan yang juga melibatkan orangtua, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat setempat, pelaku meminta maaf, dan menyesali perbuatannya. <br /> <br />Meski sudah ada permintaan maaf, pihak sekolah menilai ada pelanggaran tata tertib, yang dilakukan siswi itu. <br /> <br />Sehingga siswi diputuskan dikeluarkan dari sekolah. <br /> <br />Sikap sekolah yang langsung lepas tangan karena mengeluarkan siswi, langsung menjadi sorotan dari kalangan pendidik. <br /> <br />Salah satu organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, menyatakan ketidaksetujuannya atas putusan mengeluarkan siswi penghina Palestina dari sekolah. <br /> <br />Siswi di Bengkulu yang menghina Palestina lewat media tiktok bisa jadi bersalah. <br /> <br />Meski demikian, mengeluarkannya dari sekolah justru akan membuatnya kehilangan hak untuk mendapat pendidikan, dan pengetahuan yang lebih baik. <br /> <br />
