KOMPAS.TV - Hubungan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan sedang dalam kondisi tidak harmonis. <br /> <br />Secara terang-terangan, petinggi PDI-P menyebut Ganjar terlalu berambisi untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024. <br /> <br />Ganjar pun tak diundang dalam pertemuan partai yang dihadiri Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani di Semarang akhir pekan lalu. <br /> <br />Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak banyak menanggapi pertanyaan tentang ketidak hadirannya dalam acara PDI-P tersebut. <br /> <br />Namun Ganjar mengatakan sebagai orang Jawa ia menghormati jika tidak diundang. <br /> <br />Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo menyayangkan Ganjar Pranowo sebagai kader tidak diundang dalam acara itu <br /> <br />Ia meminta DPD PDI-P Jawa Tengah memanggil ganjar untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan ingin maju dalam Pilpres 2024. <br /> <br />Dalam acara pemberian arahan kepada kader PDI-P di Semarang, Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani menyebut pemimpin tidak hanya bekerja melalui media sosial, tapi harus membuktikan kinerjanya di lapangan. <br /> <br />Sosok Ganjar Pranowo selalu ada di tiga besar dalam setiap survei terkait Pilpres 2024. <br /> <br />Nama Puan Maharani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang juga kader PDI-P juga ada dalam survei, namun berbeda jauh dibanding Ganjar. <br /> <br />Survei yang dilakukan SMRC pada Maret lalu menunjukkan, Ganjar memperoleh 12,6% responden. <br /> <br />Sementara Tri Rismaharini 7,7% dan Puan Maharani 5,7% responden. <br /> <br />Dalam survei yang dilakukan Charta Politika pada Maret lalu menunjukkan Ganjar mendapat 16% suara responden. <br /> <br />Tri Rismaharini 5,3% dan Puan Maharani 1,2%. <br /> <br />Lembaga Survei Indonesia juga menggelar survei yang sama pada Januari lalu. <br /> <br />Hasilnya, Ganjar mendapat 10,6%, Tri Rismaharini 5,5% dan Puan Maharani 0,1%. <br /> <br />Penolakan dari PDI-P bukan pertama kali terjadi. <br /> <br />Presiden Joko Widodo sempat tidak direstui saat akan maju dalam Pilpres 2014. <br /> <br />Saat itu PDI-P beralasan kerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta belum terlalu lama. <br /> <br />
