JAKARTA, KOMPAS.TV Wadah Pegawai KPK tak puas dengan hasil bahasan pimpinan KPK dengan Badan Kepagawaian Negara yang digelar Selasa (25/5) <br /> <br />Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo menilai keputusan ini tak sesuai arahan Presiden yang meminta KPK dan BKN tak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya tolak ukur dalam alih status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. <br /> <br />"Pimpinan KPK dan BKN nyata-nyata tidak mematuhi instruksi presiden, dengan tetap memberhentikan 51 pegawai KPK, dan mendidik kembali 24 orang tanpa ada jaminan," kata Yudi dalam Video diterima tim Kompas.TV. <br /> <br />"Padahal secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang," tegas Yudi. <br /> <br />Yudi menilai perlu adanya arahan tegas dari Presiden untuk menindaklanjuti perkara alih status pegawai KPK. <br /> <br />"Maka dari itu, perlu adanya supervisi dari Presiden menindaklanjuti perkara alih status pegawai KPK," ucap Yudi. <br /> <br />Yudi juga mempertanyakan mengapa Ketua KPK ingin memberhentikan anggota tanpa parameter yang tidak jelas. <br /> <br />Video Editor: Rengga <br /> <br />
