JAKARTA, KOMPAS.TV - Komnas HAM kembali memanggil pegawai KPK untuk melengkapi dokumen aduan dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. <br /> <br />Para Pegawai Nonaktif KPK, termasuk Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo melapor kepada Komnas HAM. <br /> <br />Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyebut telah menemukan satu fakta baru dari proses pendalaman dugaan pelanggaran HAM Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK. <br /> <br />Komnas HAM juga menyebut akan memanggil Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. <br /> <br />Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN harus bisa mendapatkan orang orang terbaik dalam pemberantasan korupsi. <br /> <br />Meski demikian proses peralihan tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. <br /> <br />Menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan Presiden terkait polemik peralihan pegawai KPK menjadi ASN, Moeldoko menyatakan Presiden menyerahkan pada mekanisme yang berlaku. <br /> <br />Sementara itu, Komisi III DPR RI Segera menggelar rapat dengan KPK terkait polemik alih status pegawai KPK. <br /> <br />Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Taufik Basari menilai, seluruh pegawai KPK seharusnya otomatis beralih menjadi ASN. <br /> <br />Pemecatan baru bisa dilakukan, jika pegawai melakukan pelanggaran etik atau hukum dan telah melewati proses klarifikasi. <br /> <br /> <br />
