JAKARTA, KOMPAS.TV Kemendagri menyatakan bahwa praktik diskriminasi tidak boleh ada dalam pelayanan publik. <br /> <br />Apa pun jenis perbedaannya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan publik yang setara dan nondiskriminatif salah satunya e-KTP dan Kartu Keluarga. <br /> <br />Contohnya memberikan Layanan Adminduk berupa pendataan dan perekaman KTP-el serta penerbitan Kartu Keluarga bagi kelompok Transgender, di Kota Tangerang Selatan, Rabu (2/6/2021). <br /> <br />"Negara bertanggungjawab agar seluruh WNI mendapatkan pelayanan Adminduk terbaik secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi. Sebelum dengan kelompok transgender,"kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh dikutip dari keterangan tertulis web Kemendagri. <br /> <br />"Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama Bapak dan Ibu jangan diubah. Jangan menghilangkan atau mengganti nama Bapak dan Ibu karena bisa menghilangkan nasab,"lanjutnya. <br /> <br />Hal ini disambut baik salah satu Aktivis Kesetaraan Hak-hak Kelompok Waria Merlyn Sopjan. <br /> <br />Ia menilai langkah dari pemerintah khususnya Kemendagri dalam hal memberikan KTP-el untuk kelompok transgender adalah hal yang baik. <br /> <br />"Saya sampaikan apresiasi mewakili teman-teman transgender perempuan, untuk Kemendagri Pak Tito yang memfasilitasi kami supaya kami punya KTP dan itu memang hak WNI untuk punya identitas."ungkap Merlyn Sopjan pada KompasTV. <br /> <br />Perlu diketahui perekaman KTP-el di kelompok transgender tidak ada jenis kelamin waria atau transgender. <br /> <br />Hal ini pun turut diapresiasi Merlyn karena ia mengaku kelompok transgender tidak pernah menuntut dan ingin punya kolom khusus. <br /> <br />"Kemudian teman-teman tidak pernah menuntut dan ingin punya kolom khusus, dicantumkan sebagai waria?, KTP ini pelegalan waria? Saya jawab bukan. Setiap warga negara berhak punya KTP, ini hak setiap warga negara."tegasnya. <br /> <br />Video Editor: Lisa <br /> <br />
