Kisruh di tubuh KPK yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri, tak kunjung usai. Kisruh itu berpotensi melebar. <br /> <br />Sejumlah lembaga terlibat atau dilibatkan, seperti Komnas HAM dan Ombusman, serta Ormas keagamaan. <br /> <br />Presiden Joko Widodo perlu bertindak cepat membentuk tim independen untuk menyelesaikan kisruh di KPK. <br /> <br />Asal muasal kisruh adalah revisi UU KPK yang terlalu dipaksakan. Revisi yang ditolak publik, tanpa partisipasi publik, diajukan sejumlah anggota DPR dan disetujui Pemerintah itu menjadi titik awal pelemahan KPK. <br /> <br />Pelemahan atau penguatan KPK memang jadi perdebatan tak kunjung usai. Namun, seharusnya fakta yang jadi rujukan. <br /> <br />Memang bukan kali ini saja niat merevisi UU KPK. Namun, nafsu merevisi selalu bisa dibendung. <br /> <br />Tetapi di era Presiden Jokowi yang mengklaim dirinya tak punya beban, nafsu oligarki merevisi UU KPK sukses. <br /> <br />Revisi UU KPK mengharuskan terjadinya alih status pegawai KPK menjadi ASN, memicu konflik berkepanjangan. <br /> <br />Pada level teknis, ada kecurigaan tes wawasan kebangsaan (TWK) itu disisipkan oleh Komjen Pol Firli Bahuri. <br /> <br />Namun, kolega pimpinan KPK yang lain mengatakan, hal itu sudah dibahas bersama. Hasil TWK menunjukkan, sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat. <br /> <br />
