JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan agar fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi perusahaan dihapuskan. <br /> <br />Usulan tersebut telah disampaikan oleh Ahok saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina. <br /> <br />"Iya saya usulkan dalam rapat (RUPS)," ujar Ahok, dilansir dari Kompas.com, Selasa (15/6/2021). <br /> <br />Menurut Ahok usulannya itu sudah disetujui oleh dewan komisaris dan direksi PT Pertamina. <br /> <br />"Ini kan urusan operasional, yang perlu dicatat sebagai bagian dari RUPS yang dihadiri seluruh dekom (dewan komisaris) dan direksi Persero (Pertamina) sampai anak cucu perusahaan dan Kementerian BUMN," kata Ahok. <br /> <br />Ahok juga menambahkan bahwa kebijakan ini sudah disetujui dan didukung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. <br /> <br />"Menteri BUMN (Erick Thohir) mendukung (kebijakan ini), karena Astra saja tidak berikan fasilitas kartu kredit (untuk para dewan komisarinya)," ungkapnya. <br /> <br />Sebelumnya diberitakan, PT Pertamina (Persero) membukukan laba bersih konsolidasian sebesar 1,05 miliar dollar AS atau setara Rp 15,3 triliun (rerata kurs pada tahun 2020 Rp 14.572) sepanjang tahun 2020. <br /> <br />Capaian tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Pertamina mampu mencetak laba bersih sebesar 2,53 miliar dollar AS atau setara Rp 35,8 triliun. <br /> <br />Pjs Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, perseroan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja, sesuai dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir. <br /> <br />Video editor: Febi <br /> <br />
