KOMPAS.TV - Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting merilis survei opini publik nasional soal Amendemen Presidensialisme dan DPD. Survei juga menampilkan sikap publik terhadap wacana jabatan Presiden 3 periode. <br /> <br />Dalam survei yang melibatkan 1072 responden pada 21 hingga 28 Mei lalu. Mayopritas responden menghendaki agar jabatan presiden tetap dua periode seperti yang diatur dalam UUD 1945 saat ini. <br /> <br />Survei ini dibuat SMRC untuk mengetahui respons publik adanya wacana perubahan UUD 1945 dan munculnya ide perpanjangan masa jabatan Presiden. <br /> <br />Sebelumnya, wacana jabatan Presiden 3 periode kembali dimunculkan relawan JokPro 2024 pada syukuran pembentukan relawan JokPro Sabtu kemarin (19/6). <br /> <br />Kelompok JokPro 2024 mendorong agar Jokowi bisa kembali maju sebagai Capres bersama Prabowo yang menjadi Cawapres pada Pemilu 2024. <br /> <br />Sejumlah alasan disampaikan soal mendorong Jokowi menjadi presiden 3 periode salah satunya menekan ongkos politik. <br /> <br />Wakil Ketua MPR yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan tidak ada pembahasan soal perubahan masa jabatan Presiden di MPR, begitu juga di Internal PDI Perjuangan. <br /> <br />Menurut Ahmad Basarah wacana jabatan presiden 3 periode jauh dari sikap politik PDI Perjuangan. <br /> <br />Bahkan Ahmad juga mengungkapkan di MPR pun tidak ada pembahasan soal perubahan masa jabatan presiden. <br /> <br />Untuk itu Ahmad menegaskan jika melihat dari subjeknya yakni Jokowi, sudah berkali-kali dikatakan bahwa Jokowi sendiri tidak berpikir untuk menjadi presiden 3 periode. <br /> <br />Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga menyatakan tidak setuju adanya perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. <br /> <br />Wakil Ketua MPR yang yang juga Anggota Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan soal aturan jabatan presiden harus konsisten mengikuti aturan konstitusi. <br /> <br />Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. <br /> <br />Menilai wacana jabatan Presiden yang diubah menjadi 3 periode jika diwujudkan akan berpotensi pada pelemahan demokrasi dan penyalah gunaan kekuasaan. <br /> <br /> <br />
