JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung memutuskan tes wawasan kebangsaan, TWK, untuk calon Pegawai Negeri Sipil sah dan konstitusional. <br /> <br />Keputusan dibacakan dalam persidangan yang digelar Kamis, 24 Juni 2021, atas nama pemohon Mifta Adita dan Suwarno. <br /> <br />Para pemohon sebelumnya melakukan uji materil terhadap pasal 3 PERMENPAN RB dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018. <br /> <br />Dalam pasal 3 tersebut dijelaskan mengenai nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar, yang meliputi tes karakteristik pribadi 143, tes inteligensia umum 80, dan tes wawasan kebangsaan 75. <br /> <br />Sementara itu, Komnas HAM memastikan akan terus menyelediki pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. <br /> <br />Saat ini, Komnas HAM masih menanti kehadiran perwakilan Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. <br /> <br />Nantinya, Komnas HAM akan mendalami keterlibatan BIN dan BAIS dalam TWK, yang menyebabkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan. <br /> <br />Tak hanya itu, Komnas HAM juga ingin menggali keterangan mengenai instrumen serta metode asesmen TWK. <br /> <br />Komnas HAM menargetkan penyelidikan akan selesai pada awal Juli untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi. <br /> <br />
