JAKARTA, KOMPAS.TV - Belum surut polemik wacana masa jabatan tiga periode, kini usulan Presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengemuka. <br /> <br />Pengusul beralasan, Presiden lebih baik dipilih MPR karena biaya pesta demokrasi, termasuk Pilpres, yang sangat mahal. <br /> <br />Usulan Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, mengemuka dalam wacana amandemen kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. <br /> <br />Salah satu yang mengajukan usulan itu, yakni Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin. <br /> <br />Menurutnya, ratusan triliun yang digunakan dalam membiayai proses demokrasi, termasuk pemilu presiden, termasuk sangat mahal. <br /> <br />Belum lama ini, Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, melakukan survei terkait wacana amandemen presidensialisme dan DPD, termasuk usulan presiden dipilih kembali oleh MPR. <br /> <br />Hasilnya, 84,3 persen responden menyatakan tidak setuju Presiden kembali dipilih oleh MPR. <br /> <br />Selebihnya, hanya 8,4 persen yang menyatakan setuju dan sisanya sebanyak 7,2 persen menjawab tidak tahu. <br /> <br />Seperti diketahui, usulan Presiden kembali dipilih oleh MPR ini juga mengemuka di tengah polemik wacana masa jabatan Presiden tiga periode. <br /> <br />Apakah ini bentuk kemunduran demokrasi atau justru sebaliknya? <br /> <br />Kita bahas bersama pengusul ide ini, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, dan juga ada Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera, Bivitri Susanti. <br /> <br />
