JAKARTA, KOMPAS.TV - Para pengusaha pemilik perkantoran di Jakarta dan sejumlah daerah yang masuk kategori non esensial dan non kritikal, ditengarai masih mempekerjakan pegawainya di masa PPKM darurat. <br /> <br />Evaluasi dari pemberlakukan PPKM darurat, Analis Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Riant Nugroho menyoroti kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung instan dan tak memikirkan dampak setelahnya. <br /> <br />Riant menilai kebijakan seperti ini terjadi tatkala pembuat aturan tak melibatkan para ahli kebijakan. <br /> <br />"Yang dilibatkan itu pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar ekonomi, tapi pakar public policy hampir tak terlihat di diskusi itu," ujar Riant saat dihubungi KompasTV, Kamis (8/7/2021). <br /> <br />Ia pun mengatakan semestinya pemerintah lebih banyak melibatkan para ahli dalam tiap pengambilan kebijakan. <br /> <br />"Buatlah kolaborasi kebijakan, libatkan semua orang. Ini kan model-model yang diharapkan oleh pendiri bangsa, kebijakan yang gotong-royong, kebersamaan. Yang terjadi sekarang kan oh dia punya pikiran lain, singkirkan. ita perlu saling merangkul, jangan menggebuk," sambungnya. <br /> <br />Lalu bagaimana semestinya penerapan dan pengawasan pemberlakuan PPKM darurat di sektor industri khususnya di perkantoran? <br /> <br />Untuk membahasnya simak dialog bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani, dan Analis Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Riant Nugroho. <br /> <br />
