JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi IX DPR yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan mengkritik adanya vaksinasi berbayar yang akan dilakukan oleh Kimia Farma selaku BUMN. <br /> <br />Menurut Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay, vaksin gotong royong desakan pihak pengusaha tidak berarti setiap individu bebas membeli vaksin. <br /> <br />Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menyatakan vaksinasi untuk masyarakat adalah gratis. <br /> <br />"Saya tidak setuju jika Kimia Farma menjual vaksin di apotek-apotek yang mereka punyai. Karena pada dasarnya vaksin itu adalah gratis. Di awal program vaksinasi dilakukan, Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa vaksin itu gratis untuk rakyat," kata Saleh. <br /> <br />Sementara itu melalui rilis tertulis, Kimia Farma menyatakan kebijakan perluasan akses vaksinasi gotong royong dari Kementerian Kesehatan ini sebagai respons atas kasus Covid-19 yang terus bertambah sejak pertengahan Juni 2021. <br /> <br />Untuk itu, program vaksinasi gotong royong diperluas dengan memberi kesempatan kepada perusahaan dan individu bisa mengakses vaksin melalui klinik-klinik Kimia Farma, khususnya untuk daerah yang sedang menjalankan PPKM darurat di Jawa dan Bali selama 3 - 20 Juli 2021. <br /> <br />Harga dua kali suntik Sinopharm sekitar 880 ribu rupiah. <br /> <br />
