KOMPAS.TV - Kini pemerintah resmi menunda vaksinasi berbayar individual setelah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. <br /> <br />Sejumlah pihak menilai, vaksinasi berbayar bertolak belakang dengan janji Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin covid-19. <br /> <br />Di sisi lain, perluasan cakupan vaksinasi diperlukan untuk mempercepat target herd immunity. <br /> <br />Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dalam mempercepat herd immunity seharusnya sarana-sarana vaksinasi ditambah sehingga mudah diakses masyarakat. <br /> <br />Saleh juga menilai, terlihat ketidakadilan bila vaksin berbayar, karena yang mampu beli adalah hanya mereka yang mampu. <br /> <br />Sementara itu Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Dokter Windhu Purnomo menyebut, semua warga Indonesia harus punya hak yang sama untuk mengakses vaksin. <br /> <br />Menurut Windhu, tatalaksana vaksinasi program harus diubah supaya semua orang bisa mendapat akses yang sama dan cepat, sehingga orang tidak merasa terdiskriminasi. <br /> <br />
