KOMPAS.TV - Rencana vaksinasi berbayar lewat Kimia Farma bergulir di DPR. <br /> <br />Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menentang keras rencana ini. <br /> <br />Menurutnya, vaksin berbayar bukanlah opsi untuk mencapai target kekebalan komunitas yang tengah dikejar pemerintah. <br /> <br />Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap asal muasal di balik vaksin covid-19 berbayar. <br /> <br />Menkes menyebut swasta seharusnya bisa lebih cepat mengakselerasi vaksinasi, namun pada kenyataannya tak mencapai target. <br /> <br />KPK menilai vaksin gotong royong atau berbayar tidak dilakukan melalui PT Kimia Farma, karena sangat berisiko tinggi. <br /> <br />Kepada Kompas TV, Ketua KPK Firli menyatakan penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui Kimia Farma sangat berisiko tinggi dari sisi medis hingga kontrol vaksin. <br /> <br />KPK tidak mendukung vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma karena rendahnya efektivitas dan rendahnya tata kelolanya. <br /> <br />Menteri BUMN Erick Thohir memastikan vaksin berbayar tidak dibeli dengan APBN dan tak tidak ada bentuk komersialiasi. <br /> <br />Pemerintah memastikan vaksin gotong royong yang dijual di Kimia Farma ditargetkan untuk individu yang tidak punya akses vaksin gratis. <br /> <br />Vaksinasi berbayar di Kimia Farma ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. <br /> <br />Menurut rencana, harga satu dosis vaksin gotong royong individu berbayar ini ditetapkan senilai 321.660 rupiah di tambah biaya jasa pelayanan maksimal 117.910 rupiah. <br /> <br />Artinya, setiap orang akan membayar sekitar 879.140 rupiah untuk dua dosis vaksinasi. <br /> <br />Setiap lapisan masyarakat berhak mendapat vaksinasi dan pelayanan kesehatan secara adil. <br /> <br />Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan menggratiskan semua vaksin covid-19. <br /> <br />
