JAKARTA, KOMPAS.TV - Kebijakan vaksinasi berbayar menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah menangani pandemi. <br /> <br />Sejumlah pihak yang menentang vaksinasi berbayar, punya alasan tersendiri. <br /> <br />Ekonom senior UI, Faisal Basri menyebut kebijakan vaksinasi berbayar mencederai rasa keadilan publik di tengah krisis kesehatan yang terjadi. <br /> <br />Pemerintah menjamin, opsi vaksinasi berbayar tidak akan menghilangkan hak masyarakat untuk mendapat vaksin gratis lewat program vaksinasi pemerintah. <br /> <br />Pemerintah juga menyatakan, vaksinasi berbayar murni untuk membantu percepatan program vaksinasi. <br /> <br />Menteri BUMN Erick Thohir pun menampik segala tudingan miring di balik vaksinasi gotong royong berbayar. <br /> <br />Anggota komisi IX dari fraksi PKS, khawatir rencana vaksinasi berbayar justru akan menimbulkan kesenjangan vaksin. <br /> <br />Sementara itu, dalam forum global, Indonesia memperjuangkan akses kesetaraan vaksin global. <br /> <br />Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mendorong akses vaksin adil dan merata bagi semua negara dalam forum tingkat tinggi dewan ekonomi sosial PBB . <br /> <br />Setiap lapisan masyarakat, berhak mendapat vaksinasi dan pelayanan kesehatan secara adil. <br /> <br />Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan menggratiskan semua vaksin covid-19. <br /> <br />Sejauh mana pemerintah merespons desakan pembatalan vaksinasi berbayar ini? <br /> <br />Kita bahas topik ini bersama Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga dan <br />Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Netty Prasetiyani. <br /> <br />
