Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang Sertifikat Tanah Elektronik. Kebijakan itu berlaku mulai 12 Januari 2021 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi karena keamanan Sertifikat Tanah Elektronik.<br /><br />Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa sertifikat elektronik ini adalah produk yang aman, yang menggunakan proteksi berlapis. <br /><br />Dalam penerapannya, sertifikat elektronik ini akan dilakukan uji coba di beberapa kota yang memiliki infrastruktur pelayanan pertanahan yang baik, yaitu Jakarta dan Surabaya. <br /><br />Penulis: Firyal Nada<br />Penyunting: Andhika Yuda Pradana<br />====================================================== <br /> <br />Mulai Sekarang #KalauBicaraPakaiData <br /> <br />Pantau dan Subscribe Katadata Indonesia. <br /> <br />Official Website : https://katadata.co.id/ <br />Youtube : https://www.youtube.com/c/KatadataIndonesia <br />Instagram : https://www.instagram.com/katadatacoid <br />Facebook : https://www.facebook.com/katadatacoid/ <br />Twitter : https://twitter.com/katadatacoid <br /> <br />======================================================
