Memasuki gelombang kedua pandemi Covid-19, jumlah korban jiwa meningkat tajam dalam dua bulan terakhir. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat harus kembali dilakukan mulai Juli 2021. <br /> <br />Rem darurat yang diambil pemerintah diiringi juga dengan jaring pengaman berupa bantuan sosial tunai (BST) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 12 triliun. <br /> <br />Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI memberikan mandat kepada PT Pos indonesia untuk kembali menyalurkan BST secara serentak di indonesia. <br /> <br />"Mungkin pemerintah meminta PT Pos menyalurkan ini kembali karena mengingat histori kita bisa mencapai 97 persen tahun lalu, juga keberadaan pengalaman dan jaringan yang luas," kata Direktur Bisnis Jaringan & Layanan Keuangan Pos Indonesia, Charles Sitorus. <br /> <br />BST transisi menjelang Idul Adha diberikan untuk dua bulan sekaligus, yakni sebesar Rp 600 ribu per KPM pada 18 juli 2021. <br /> <br />Penyaluran BST di wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan mekanisme pengantaran langsung ke rumah KPM. <br /> <br />"Karena warga terbatas bergerak, kami yang bergerak. Tenaga pengantar kita tambah, protokol kita perketat, seluruh karyawan yang melakukan pengantaran kita vaksin," lanjut Charles. <br /> <br />Saat ini, BST telah dibagikan kepada 800 KPM di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai daftar penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). <br /> <br />Bergeraknya uang di tengah masyarakat di berbagai pelosok daerah diharapkan dapat menghidupkan kembali roda perekonomian serta memompa pemulihan ekonomi nasional. <br /> <br />"Kalau begini lebih enak karena jaga jarak, kita tinggal tunggu aja. Nggak khawatir ketinggalan petugas, nggak perlu menyesuaikan waktu. Tinggal tanda tangan, selesai," tutup salah satu warga KPM, Abdurahman. <br /> <br />
