KOMPAS.TV - Keputusan memperpanjang PPKM Darurat yang diumumkan Presiden Joko Widodo Selasa (20/07/2021) malam dimaksudkan untuk menekan angka penularan dan mengurangi tekanan pada rumah sakit. <br /> <br />Perpanjangan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dilakukan hingga 25 Juli dan selanjutnya akan dilakukan relaksasi secara bertahap mulai 26 Juli dengan catatan tren kasus menurun. <br /> <br />Seperti diketahui, laju penambahan kasus positif covid-19 yang masih sangat tinggi menandakan penularan belum terkendali meskipun pemerintah telah menerapkan PPKM Dadurat pada 3 hingga 20 Juli lalu. <br /> <br />Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, perpanjangan PPKM tergantung pada indikator yang ingin dituju. <br /> <br />Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, terkait dengan istilah-istilah PSSB, PPKM Mikro, PPKM Darurat intinya hal tersebut adalah langkah dan upaya pemerintah membatasi pergerakan masyarakat, karena hal tersebut adalah satu-satunya cara dalam rangka memutus penyebaran virus. <br /> <br />Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Soekamdani mengatakan, apa yang kita hadapi hari ini adalah akibat tindakan kita beberapa hari yang lalu. <br /> <br />Haryadi juga mengatakan, agar kita sama-sama tidak saling menyelahkan tetapi fokus pada penguraian masalah dan penyelesainnya. <br /> <br />
