JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana pengecatan pesawat kepresidenan mendapat banyak sorotan. <br /> <br />Komisi II DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut rencana tersebut sangat tidak bijak dilakukan saat ini. <br /> <br />Mardani menyarankan pemerintah untuk menunda penggunaan anggaran pengecatan pesawat atau mengalihkan peruntukan dana yang sudah dianggarkan untuk sesuatu yang lebih mendesak. <br /> <br />Sementara itu Pengamat Penerbangan, Alvin Lie berpendapat pengecatan ulang pesawat kepresidenan menunjukan kurangnya sense of crisis pemerintah. <br /> <br />Dalam situasi pandemi yang telah memukul perekonomian masyarakat, pengecatan pesawat bukan hal mendesak untuk dilakukan. <br /> <br />Menurut Alvin, dana anggaran yang sudah disediakan tidak perlu digunakan. <br /> <br />Alvin menerangkan biaya pengecatan ulang pesawat setara B737-800 berkisar 1,4 miliar sampai 2,1 miliar rupiah. <br /> <br />Bagaimana dengan biaya pengecatan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 (BBJ2), mendesakkah untuk dilakukan? <br /> <br />Simak dialog bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. <br /> <br />
