KOMPAS.TV - Proyek cat ulang pesawat Kepresidenan senilai 2,1 miliar rupiah di kala pandemi covid-19 ramai dengan dukungan dan kritikan. <br /> <br />Ada yang menganggap pengecatan ulang sebagai hal wajar seusai pemakaian selama 7 tahun dan ada juga yang menilai merupakan keputusan tak tepat. <br /> <br />Meski begitu, pengecatan akan dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sejak tahun 2019 lalu. <br /> <br />Penggantian warna pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dibenarkan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono. <br /> <br />Menurut Heru Budi, selain pesawat Kepresidenan yakni Armada Boeing Business Jet (BBJ2), ada 1 lagi pesawat dan 1 helikopter yang juga dicat ulang. <br /> <br />Dalam rilisnya, Heru menyatakan pengecatan pesawat BBJ2 atau pesawat Kepresidenan sudah direncanakan sejak tahun 2019 terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. <br /> <br />Merujuk hal ini, Pengamat Penerbangan, Gerry Soejatman menyebut pengecatan pesawat Presiden di masa pandemi merupakan hal yang wajar. <br /> <br />Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta semua pihak untuk tidak mempermasalahkan terkait pengecatan ulang pesawat Presiden. <br /> <br />Menurut Arteria, permasalahan terkait cat pesawat Kepresidenan dibahas saat pemerintahan Presiden SBY yang justru memesan pesawat Kepresidenan berwarna biru. <br /> <br />Anggaran pengecatan pesawat Kepresidenan ini, bahkan sudah disetujui DPR pada tahun 2019 termasuk fraksi Partai Demokrat. <br /> <br />Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai untuk membangkitkan kebanggaan terhadap Tanah Air, bukan dengan mengganti warna cat pesawat Kepresidenan, melainkan keberhasilan menangani pandemi. <br /> <br />Sementara, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyebut anggaran pengecatan ulang pesawat Kepresidenan dianggap tak tepat di saat pandemi dan sebaiknya anggaran itu dialihkan untuk penanganan covid-19. <br /> <br />
