JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta keterangan dari Pemprov DKI Jakarta dan DPRD dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. <br /> <br />Peluang dipanggilnya pemprov DKI dan DPRD sebelumnya disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri. <br /> <br />KPK akan mendalami semua pihak yang diduga mengetahui atau melihat tentang proses penyertaan dana dalam perusahaan daerah Sarana Jaya yang menerima dana dari APBD untuk pembelian lahan. <br /> <br />DPRD DKI Fraksi Gerindra menyatakan penyelesaian kasus secara tuntas harus dilakukan agar tidak terulang hal-hal yang merugikan warga. <br /> <br />Hampir setiap hari dalam pekan ini, KPK terpantau terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan DKI khususnya yang berada di wilayah Munjul, Jakarta Timur. <br /> <br />Kemarin, KPK memeriksa mantan Pelaksana Tugas Sekda DKI, Sri Haryati untuk dimintai keterangan sebagai saksi. <br /> <br />Sri Haryati tak banyak komentar usai diperiksa, hanya menjelaskan soal kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. <br /> <br />Pemprov DKI Jakarta lewat pernyataan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria siap mengikuti proses hukum di KPK mengungkap kasus yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 150 miliar ini. <br /> <br />
