KOMPAS.TV - Hilangnya indikator kematian covid-19 mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kini pemerintah berupaya memperbaiki data kematian untuk kembali dipublikasikan. <br /> <br />Dihilangnya indikator kematian dalam penangan covid-19, karena adanya distorsi atau penumpukan data. Kondisi ini membuat akumulasi data tidak valid. <br /> <br />Untuk sementara waktu, pemerintah tak menggunakan indikator kematian karena harus merapikannya terlebih dahulu. <br /> <br />Sambil menunggu proses perbaikan, pemerintah menggunakan lima indikator untuk asesmen PPKM. <br /> <br />Di antaranya kelima indikator BOR atautingkat keterisian tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di RS, tracing, testing, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat. <br /> <br />Sebelumnya, keputusan pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan covid-19 mendapat kecaman, salah satunya dari epidemiolog. <br /> <br />Kami kutip dari Kompas.com. Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan: "Angka kematian adalah indikator valid untuk melihat derajat keparahan situasi wabah, kalau kematiannya banyak ya parah banget." <br /> <br />Jubir Satgas Covid-19 pun turut bicara. Dihapusnya indikator kematian dilakukan untuk penyesuaian indikator leveling PPKM dengan pertimbangan validasi data. <br /> <br />Data kematian berfungsi sebagai indikator dampak dan skala pandemi yang terjadi di Indonesia. <br /> <br />Data kematian juga penting untuk diketahui masyarakat agar dapat tetap waspada dan tidak abai terhadap resiko yang ada. <br /> <br />
