KOMPAS.TV - Komnas HAM menyatakan tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status pegawai KPK melanggar HAM. <br /> <br />Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo memberi hak kepada pegawai yang gagal TWK beralih status jadi aparatur sipil negara. <br /> <br />Dalam laporannya, Komnas HAM menilai proses tes wawasan kebangsaan oleh KPK melanggar 11 unsur hak asasi manusia. <br /> <br />Laporan atas hasil investigasi Komnas HAM akan segera disampaikan kepada presiden. <br /> <br />Komnas HAM berharap rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti pihak-pihak terkait. <br /> <br />Perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, Hotman Tambunan mengapresiasi sikap 518 pegawai KPK aktif yang menyatakan pendapat kepada pimpinan KPK. <br /> <br />Salah satu permintaan 518 pegawai aparatur sipil negara (ASN) KPK itu adalah agar pimpinan KPK melaksanakan koreksi Ombudsman terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. <br /> <br />Sementara pihak KPK hingga kini belum memberikan tanggapan atas kesimpulan Komnas HAM yang menyebut ada pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK di KPK. <br /> <br />
