PADANG, KOMPAS.TV - Polemik surat sumbangan Gubernur Sumatera Barat terus bergulir. Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong penggunaan hak angket untuk menanggapi persoalan surat permintaan sumbangan. <br /> <br />Fraksi Demokrat menilai penggunaan hak angket akan memberikan kewenangan penuh bagi DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. <br /> <br />Anggota fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat, Nofrizon menilai perlu untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lewat pengunaan hak angket. <br /> <br />Nofrizon juga menyayangkan sikap dari gubernur yang melimpahkan tanggung jawab ini pada sekda. <br /> <br />
