KOMPAS.TV - Polemik surat sumbangan Gubernur Sumatera Barat terus bergulir. Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong penggunaan hak angket untuk menanggapi persoalan surat permintaan sumbangan. <br /> <br />Sementara polisi menyatakan tidak menemukan adanya unsur penipuan dalam kasus ini, namun demikian polisi tetap akan melanjutkan penyelidikan kasus surat permintaan sumbangan ini. <br /> <br />Di DPRD Sumatera Barat Fraksi Demokrat menilai penggunaan hak angket akan memberikan kewenangan penuh bagi DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. <br /> <br />Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat Nofrizon menilai, perlu untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lewat penggunaan hak angket. <br /> <br />Nofrizon juga menyayangkan sikap dari gubernur yang melimpahkan tanggung jawab ini pada sekda. <br /> <br />Ramainya pemberitaan kasus surat permintaan sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldy Ansharullah ditanggapi kepolisian dengan memeriksa sejumlah saksi. <br /> <br />Dari hasil pemeriksaan terhadap 10 orang saksi Polresta Padang menyatakan, tidak menemukan adanya unsur penipuan. <br /> <br />Namun pihak polresta padang menyatakan penyelidikan akan dikembangkan untuk memastikan apakah ada pelanggaran dalam bentuk tindak pidana korupsi dalam kasus ini. <br /> <br />Selain memeriksa saksi, polisi juga telah menyita tiga dus berisi surat permintaan sumbangan yang bertanda tangan Gubernur Sumatera Barat. <br /> <br />Sebelumnya, surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi untuk penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat beredar luas. <br /> <br />Polisi telah memeriksa 10 saksi termasuk sekda dan menangkap 5 orang terkait dugaan penipuan sumbangan yang menggunakan tanda tangan Gubernur Sumatera Barat. <br /> <br />
