JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegur 10 kepala daerah lantaran belum membayar insentif tenaga kesehatan. <br /> <br />Mendagri memerintahkan Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah, untuk melakukan monitoring mingguan realisasi apbd pemerintah daerah. <br /> <br />Teguran kepada 10 kepala daerah tertuang dalam surat yang telah ditandatangani oleh Tito Karnavian pada Senin, 30 Agustus 2021. <br /> <br />Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut, Tito meminta kepala daerah untuk segera membayarkan insentif tenaga kesehatan. <br /> <br />Insentif tenaga kesehatan diambil sebesar 8 persen dari alokasi dana umum dan dana bagi hasil tahun anggaran 2021, yang diperuntukkan penanganan covid-19, termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan. <br /> <br />Ada lima Wali Kota dan Lima Bupati yang kena tegur Mendagri, karena belum mencairkan insentif nakes. <br /> <br />Padahal anggaran yang dialokasikan tak main-main. <br /> <br />Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjadi salah satu kepala daerah yang menerima surat teguran dari Mendagri. <br /> <br />Edi Rusdi menyebut, insentif bagi tenaga kesehatan di Pontianak untuk semester pertama telah dibayarkan. <br /> <br />Sementara sisanya sedang dalam proses, dan diserahkan secara bertahap. <br /> <br />Edi Rusdi juga menjelaskan keterlambatan pembayaran terjadi karena masih menunggu surat pertanggung jawaban dari Puskesmas. <br /> <br />Selain itu perubahan petunjuk teknis, Kementerian Kesehatan, juga ikut mempengaruhi. <br /> <br />
