PADANG, KOMPAS.TV - Ombudsman memanggil Pemprov Sumatera Barat untuk diminta klarifikasi terkait surat permintaan sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. <br /> <br />Sekretaris Daerah Pemprov Sumatera Barat menjelaskan surat permintaan sumbangan bertanda tangan gubernur untuk penerbitan buku profil provinsi. <br /> <br />Penjelasan dari Sekda nantinya akan menjadi bahan analisis sekaligus pertimbangan Ombudsman perwakilan Sumatera Barat untuk menentukan langkah berikutnya. <br /> <br />Nantinya temuan Ombudsman akan disampaikan langsung kepada Kemendagri, sedangkan tindak lanjut lain diserahkan ke pemerintah pusat. <br /> <br />Sementara itu, Komisi I DPRD Sumatera barat juga berencana memanggil Gubernur Mahyeldi untuk meminta klarifikasi. <br /> <br />Menurut anggota dewan, Samsul Bahri, ia mengaku kecewa dengan surat sumbangan bertanda tangan gubernur. <br /> <br />Karena pemerintah provinsi, bisa menganggarkan dana pembuatan buku profil sumatera barat, tanpa meminta sumbangan. <br /> <br />Apalagi saat ini banyak pengusaha dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak Covid-19. <br /> <br />Surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat untuk penerbitan buku profil provinsi Sumatera Barat telah beredar luas. <br /> <br />Polisi telah memeriksa sepuluh saksi termasuk sekda dan menangkap lima orang terkait dugaan penipuan sumbangan yang menggunakan tanda tangan Gubernur Sumbar. <br /> <br /> <br />
