KOMPAS.TV - Meski sudah dimudahkan dengan pelaporan online, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun ini belum juga mencapai angka 100 persen. <br /> <br />Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyebutkan secara nasional tingkat kepatuhan pengisian LHKPN masih di angka 96,7 persen. <br /> <br />Adapun deretan kepatuhan sejumlah lembaga dalam pengisian LHKPN adalah sebagai berikut: MPR RI 90%, DPRD Kab/Kota 91, DPD RI 88%, DPRD Provinsi 86% dan DPR RI 55%. <br /> <br />Baca Juga KPK: Seharusnya Ada Sanksi Anggota DPR Tak Serahkan LHKPN di https://www.kompas.tv/article/210451/kpk-seharusnya-ada-sanksi-anggota-dpr-tak-serahkan-lhkpn <br /> <br />Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam pengisian LHKPN ini disebut menurun drastis. <br /> <br />Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan, menurut data per 6 September 2021, masih ada 239 anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN. Padahal LHKPN harus diperbarui setiap tahun, selama menjabat. <br /> <br />Pahala Nainggolan menyatakan KPK sudah mengupayakan untuk mempermudah pengisian LHKPN. <br /> <br />Selain perlu sanksi yang kuat bagi yang tidak menyerahkan LHKPN, menurut Pahala, perlu juga sanksi bagi mereka yang tidak akurat dalam memberikan data LHKPN. <br /> <br />Dia menjelaskan menurut pemeriksaan KPK, rata-rata pejabat negara tidak mengisi data dengan benar. <br /> <br />Biasanya KPK melakukan pemeriksaan dari pihak-pihakyang sedang diselidik dan disidik. <br /> <br />"Biasanya kita temukan ada rekening yang disembunyikan dan transaksinya luar biasa," katanya. <br /> <br />Baca Juga Pengamat: Kalau DPR Sungguh Ingin Cegah Korupsi , LHKPN Bakal Dikerjakan dengan Senang Hati di https://www.kompas.tv/article/210463/pengamat-kalau-dpr-sungguh-ingin-cegah-korupsi-lhkpn-bakal-dikerjakan-dengan-senang-hati <br /> <br />Sementara itu, KPK mengungkap ada 5 DPRD provinsi yang tingkat kepatuhan untuk melapor harta kekayaannya masih kurang baik yaitu di bawah 70 persen salah satunya DPRD DKI Jakarta. <br /> <br />Selain DKI, KPK menyebut ada DPRD Papua Barat, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah yang tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negaranya masih di bawah 70 persen. <br /> <br />Selain itu, KPK mengaku kaget karena persentase kepatuhan DPRD DKI berada di bawah DPRD Provinsi Papua. <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/211051/tingkat-kepatuhan-menurun-masih-ada-239-anggota-dpr-ri-yang-belum-lapor-lhkpn-ke-kpk
