KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tetap berjalan meskipun masih menghadapi pandemi covid-19. <br /> <br />Menurut Jokowi saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur yang merupakan hal penting dalam membangun sebuah Ibu Kota negara. <br /> <br />Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan Ibu Kota negara memerlukan waktu lama. <br /> <br />Berdasarkan rencana induk yang dirancang pembangunan memakan waktu hingga 20 tahun lamanya. <br /> <br />Rancangan Undang-undang Ibu Kota negara sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. <br /> <br />Namun Presiden Joko Widodo belum mengirim Surat Presiden soal Ibu Kota baru ini, sehingga DPR belum bisa memulai pembahasan payung hukum Ibu Kota negara. <br /> <br />Baca Juga Proyek Ibu Kota Negara Tetap Berjalan, Pengamat: Dana Untuk Pendidikan Jauh Lebih Penting! di https://www.kompas.tv/article/215697/proyek-ibu-kota-negara-tetap-berjalan-pengamat-dana-untuk-pendidikan-jauh-lebih-penting <br /> <br />Ekonom Senior, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim mempertanyakan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk pemindahan Ibu Kota di saat keuangan negara mengalami tekanan. <br /> <br />"Pengeluaran untuk Ibu Kota negara berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara." Kata Emil Salim seperti kami kutip dari situs resmi Kemenko Polhukam. <br /> <br />Sementara Pengamat Ekonomi Indef,Ahmad Heri Firdaus menilai fokus pemerintah saat ini harusnya melakukan program pemulihan ekonomi bukan pemindahan Ibu Kota negara. <br /> <br />Presiden Joko Widodo sudah memasukan pembangunan Ibu Kota negara sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Awal pemindahan Ibu Kota negara baru akan dilakukan pada 2024 mendatang. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/215760/jokowi-pemindahan-ibu-kota-negara-tetap-dilanjutkan
