KOMPAS.TV - Proses pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur terus berjalan. Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke DPR. <br /> <br />Surpres dan draf RUU Ibu Kota negara diserahkan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Ketua DPR Puan Maharani 29 September lalu. <br /> <br />Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah mensosialisasikan semua aspek pemindahan Ibu Kota termasuk proses dan skema pembiayaannya. <br /> <br />Total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru diperkirakan mencapai 466,98 triliun rupiah dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau swasta sebesar 253,4 triliun, BUMN-BUMD 123,2 triliun dan APBN hingga 89,4 triliun rupiah. <br /> <br />Sebagai sebagai salah satu proyek prioritas strategis tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk proyek Ibu Kota baru sebesar 519,799 miliar rupiah. <br /> <br />Baca Juga Ibu Kota Baru Disebut untuk Indonesia Sentris atau Pemerataan Pembangunan di https://www.kompas.tv/article/217825/ibu-kota-baru-disebut-untuk-indonesia-sentris-atau-pemerataan-pembangunan <br /> <br />Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyebut pemindahan Ibu Kota negara bukan sekadar pindah kantor, tetapi juga peralihan dari cara lama ke cara-cara kerja baru. <br /> <br />Ekonom sekaligus Pengamat Pembangunan Emil Salim mengritik pemerintah, karena dinilai lebih memprioritaskan investasi fisik Ibu Kota baru mengingat kualitas pendidikan yang rendah di dunia. <br /> <br />Ibu Kota negara baru di Kalimantan Timur ditargetkan rampung tahun 2045 yang diklaim sebagai masa keemasan dampak ledakan populasi usia produktif. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/217850/pemerintah-serahkan-surpres-ruu-ibu-kota-negara-ke-dpr
