JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, mengklaim permohonan Judicial Review Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA), tidak lazim. <br /> <br />Pernyataan tersebut disampaikan Hamdan Zoelva dalam keterangan pers di jakarta, Senin (11/10/2021). <br /> <br />"Permohonan tersebut tidak lazim karena menjadikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sebagai salah satu jenis sebuah peraturan perundang-undangan," ucap Hamdan. <br /> <br />Baca Juga Jeruk Makan Jeruk, Seloroh Yusril Tanggapi Ditunjuknya Hamdan Zoelva sebagai Pengacara Demokrat AHY di https://www.kompas.tv/article/219904/jeruk-makan-jeruk-seloroh-yusril-tanggapi-ditunjuknya-hamdan-zoelva-sebagai-pengacara-demokrat-ahy <br /> <br />Hamdan juga memastikan AD/ART Partai Demokrat bukanlah sebuah peraturan perundang-undangan. <br /> <br />Keputusan tersebut mengacu pada Pasal (1) butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. <br /> <br />Hamdan mengatakan, seharusnya keberatan terhadap AD/ART diselesaikan secara internal di mahkamah partai atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). <br /> <br />Baca Juga Hamdan Zoelva: KLB Deli Serdang Demokrat Bukan Kongres, tapi Kumpulan Kerumunan di https://www.kompas.tv/article/219637/hamdan-zoelva-klb-deli-serdang-demokrat-bukan-kongres-tapi-kumpulan-kerumunan <br /> <br />Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, partai politik diatur oleh undang-undang seperti Organisasi Masyarakat (Ormas) dan yayasan. <br /> <br />Dalam kesempatan yang sama, Hamdan juga meminta MA untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai termohon intervensi atau pihak terkait. <br /> <br />Video Editor: Faqih Fisabilillah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/220563/tanggapi-judicial-review-yusril-hamdan-zoelva-permohonan-tersebut-tidak-lazim
