BANJAR, KOMPAS.TV - Komisi IV DPRD Banjar menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial, Kesehatan dan BPJS, selasa pagi (12/10/2021). <br /> <br />Rapat dengar pendapat ini membahas mengenai validasi data masyarakat penerima bantuan dari pemerintah. <br /> <br />Baca Juga Belum Temukan Kasus Penularan Covid-19 Saat PTM di Sekolah, Disdik Banjarmasin Ingin Tambah Jam di https://www.kompas.tv/article/221002/belum-temukan-kasus-penularan-covid-19-saat-ptm-di-sekolah-disdik-banjarmasin-ingin-tambah-jam <br /> <br />Dari hasil dengar pendapat, Komisi IV DPRD Banjar menuding data Dinas Sosial Banjar terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan warga tak mampu penerima BPJS yang dibiayai pemerintah amburadul. <br /> <br />Pasalnya, update pendataan belum dilakukan secara menyeluruh dan masih menggunakan data lama. <br /> <br />"Ada 13.551 data yang ada dalam DTKS, sampai tanggal 15 November harus segera diperbaiki, jika tidak akan ada kecemburuan sosial di tingkat bawah," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Banjar, Syarwani. <br /> <br />Baca Juga Warga Hanya Gunakan Jalan Titian Kayu, Parigi Kecil, Bagian Banjarmasin yang Perlu Perhatian di https://www.kompas.tv/article/220908/warga-hanya-gunakan-jalan-titian-kayu-parigi-kecil-bagian-banjarmasin-yang-perlu-perhatian <br /> <br />Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar mengakui masih belum sempurnanya pendataan warga BLT dan penerima BPJS di Kabupaten Banjar namun pihaknya mengaku terus melakukan perbaikan data. <br /> <br />Bahkan Kepala Dinas Sosial mengaku bangga dengan capaian 48 persen perbaikan data yang telah dilakukan dan menurutnya cukup bagus untuk Kalimantan Selatan. <br /> <br />"Kita sudah lakukan perbaikan data sekitar 48 persen, cukup bagus untuk Kalsel," ucap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Ahmadi. <br /> <br />Baca Juga Warga Martapura Keluhkan Jalan Menteri 4, Kerap Banjir Saat Musim Penghujan di https://www.kompas.tv/article/219966/warga-martapura-keluhkan-jalan-menteri-4-kerap-banjir-saat-musim-penghujan <br /> <br />Agar tidak menimbulkan kebocoran pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Komisi IV DPRD Banjar meminta data 13 ribu lima ratus lebih masyarakat Kabupaten Banjar harus diperbaiki. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/221026/komisi-iv-dprd-banjar-tuding-data-blt-di-dinsos-banjar-amburadul
