KOMPAS.TV - Puluhan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan surat banding administrasi ke Presiden Joko Widodo, meminta presiden membatalkan keputusan pimpinan KPK tentang pemberhentian pegawai. <br /> <br />Perwakilan 57 mantan pegawai KPK meminta presiden membatalkan keputusan pemberhentian 57 pegawai KPK dengan mengajukan banding adminsitratif, karena pimpinan KPK menolak keberatan yang telah disampaikan sebelumnya. <br /> <br />Mereka juga meminta presiden mempertimbangkan keputusan 4 lembaga negara terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK. <br /> <br />Presiden sebagai atasan pimpinan KPK mempunyai kewenangan untuk menganulir keputusan perihal pemberhentian tersebut, dan segera mengangkatnya menjadi aparatur sipil negara di KPK. <br /> <br />Baca Juga KPK Mungkin akan Panggil Anies Baswedan Jadi Saksi di Persidangan Korupsi Tanah Munjul di https://www.kompas.tv/article/223934/kpk-mungkin-akan-panggil-anies-baswedan-jadi-saksi-di-persidangan-korupsi-tanah-munjul <br /> <br />Sebelumnya, pimpinan KPK meneken surat keputusan pemberhentian pegawai KPK dengan hormat dan mulai berlaku pada 30 September 2021. <br /> <br />Sebanyak 57 pegawai dipecat karena dianggap tak lolos tes wawasan kebangsaan. Secara simbolik, mereka menandai pemecatan itu dengan menaruh kartu identitas ke tanah di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/224476/mantan-pegawai-kpk-kirim-surat-banding-ke-presiden-joko-widodo
